Kritik Demokrasi Mahasiswa

SUARA MERDEKA

KAMPUS

09 April 2011

Kritik Demokrasi Mahasiswa

• Oleh Andi Andrianto

SISTEM demokrasi yang dielu-elukan belum juga mendatangkan perubahan signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat negeri berpenduduk 230 juta jiwa ini. Bahkan, pada konteks tertentu, sistem demokrasi cenderung kebablasan dan melenceng dari cita-cita mulia demokrasi itu sendiri.

Nilai-nilai ideal demokrasi — keadilan, kesejahteraan saosial, hak-hak politik dijamin, pendidikan yang layak, dan sebagainya — semestinya diperoleh setiap warga negara. Namun dalam kenyataan semua itu belum terwujud dalam praktik bernegara. Intinya, perjalanan demokrasi belum pada lintasan ideal. Maka pembenahan sistem demokrasi, baik secara kelembagaan maupun kultural, adalah keniscayaan demi ketercapaian praktik demokrasi yang diidam-idamkan.

Membenahi sistem demokrasi negeri ini dapat dilakukan dari dunia kampus yang dinamis. Di kampus, demokrasi tak hanya dipahami secara konseptual/wacana, tetapi telah dipraktikkan dalam pelbagai aktivitas sivitas akademika.

Contoh riil adalah praktik demokrasi mahasiswa. Di kampus ada berbagai varian klub studi atau ruang diskusi kultural yang inten mengkaji topik demokrasi. Ada lingkar demokrasi, pusat studi demokrasi, dan sebagainya. Dari wadah itu, gagasan atau ide brilian demokrasi biasanya dilahirkan. Entah itu pembacaan kritis terhadap sistem demokrasi yang berjalan, pengawalan praktik demokrasi, hingga tawaran solusi bentuk demokrasi yang ideal bagi bangsa ini.

Tak sampai di situ. Di dunia akademik-mahasiswa, demokrasi tak sebatas dimengerti secara teori dan retorika. Namun pengamalan nilai demokrasi diimplementasikan dalam pelbagai kegiatan kemahasiswaan. Ketika pesta demokrasi mahasiswa, misalnya saat pemilihan presiden mahasiswa atau ketua badan eksekutif mahasiswa di universitas atau pemilihan ketua jurusan, pengamalan nilai demokrasi dijalankan mahasiswa.

Meski, di sisi lain menyisakan ruang kritik-reflektif. Artinya, praktik demokratisasi mahasiswa pada pemilu raya mahasiswa jadi ruang eksperimentasi pembelajaran demokrasi. Namun, pada konteks lain, kritik terhadap praktik demokrasi mahasiswa itu merupakan keniscayaan untuk menemukan konsep demokrasi yang adil bagi semua pihak.
Kritik (Praktik) Demokrasi Ada hal urgen yang mesti dikritik dari praktik demokrasi mahasiswa. Secara umum ketika pesta demokrasi mahasiswa, orientasi mereka tak lebih dari sekadar meraih jabatan, prestise, mempertahankan status quo,
mempertontonkan politik kotor, jegal musuh politik, dan tak jarang terjadi kekerasan. Singkat kata, tanpa memperhatikan etika dan norma serta menghalalkan segala cara adalah fenomena kekinian dalam demokrasi mahasiswa. Dengan bahasa lain, pragmatisme kekuasaan mendedah pola pikir dan sikap politik mahasiswa pada pesta demokrasi yang mereka gelar.

Demokrasi mahasiswa tak dipahami sebagai ruang pembelajaran atau aktualisasi teori demokrasi yang ideal, apalagi berharap menawarkan solusi atas kebelumsumpurnaan demokrasi. Momen itu justru jadi ajang bagi mahasiswa untuk meraih kekuasaan belaka. Diakui atau tidak, praktik demokrasi mahasiswa kini terjebak arus politik praktis — imbas dari demokrasi rusak-rusakan.

Dalam kondisi seperti itu, apa yang mesti dilakukan mahasiswa untuk membenahi sistem demokrasi? Pertama, mengubah nalar/konstruksi mahasiswa atau aktivis dalam memaknai kekuasaan. Dalam konteks
pembelajaran demokrasi, pemahaman kekuasaan di lingkungan akademik sejatinya tak dimaknai layaknya kekuasaan di dunia politik praktis. Sebagai ruang belajar, demokrasi mahasiswa sejatinya dipahami dan
diimplementasikan dalam kerangka demokrasi ideal: berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, menjamin hak setiap golongan. Bukan praktik politik kotor layaknya ditontonkan partai politik dalam meraih kekuasaan.

Kedua, mahasiswa/aktivis dapat menarik jarak dari aktor dan sistem kekuasaan yang berjalan. Sadar atau tidak sadar, ketika mahasiswa “kongkalikong” dengan elite partai politik, indendensi dan netralitas pun tergadaikan. Pilihannya, tanpa menutup tali silaturahmi secara utuh, hubungan mahasiswa dan pemangku kebijakan partai tidak dalam porsi kelewat “intim”.

Jadi, jika dua hal itu dapat diwujudkan dalam kehidupan demokrasi mahasiswa, bukan tak mungkin perubahan signifikan dalam sistem demokrasi negeri ini, baik secara personal, kultural, maupun kelembagaan, dapat terwujud. Bisakah pembenahan sistem demokrasi berawal dari dunia kampus? Kita tunggu saja aksi nyata mahasiswa (aktivis). (51)

- Andi Andrianto, aktivis pers mahasiswa Rhetor, mahasiswa KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Posted in: